• Selasa, 27 September 2022

Upayakan 'Naik Kelas', PKL Kota Bandung akan Dibuat Tematik

- Selasa, 23 Agustus 2022 | 21:17 WIB
Ilustrasi PKL. Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung belakangan ini menjadi sorotan Pemkot Bandung. Mereka sulit untuk ditertibkan. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)
Ilustrasi PKL. Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung belakangan ini menjadi sorotan Pemkot Bandung. Mereka sulit untuk ditertibkan. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)

BERITABAIK.ID - Pemkot Bandung terus menata Pedagang Kaki Lima (PKL) guna menciptakan lingkungan yang tertib dan asri.

Penataan serta pembinaan PKL tersebut dilakukan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL (Satgassus PKL) yang terdiri atas berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan. 

Sekretaris Daerah Kota Bandung sekaligus Ketua Satgassus PKL Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan proses penataan PKL tidak serta langsung ditertibkan, melainkan melalui berbagai proses yang dijalani.

"Kita ada berbagai proses yang harus dijalani untuk menata para PKL, semua ada pada regulasi Perda Nomor 4 tahun 2011," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Satgassus Penataan dan Pembinaan PKL di Balai Kota Bandung, Selasa (23/8/2022). 

Ada beberapa tahap dalam penataan tersebut, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) beserta para camat dan Lurah mendata PKL, menyusun skala prioritas, validasi data, updating data dan menyusun rekomendasi sementara.

Baca Juga: Cegah Penyebaran DBD, Pemprov Jabar Siapkan Tiga Langkah Terpadu

"Kondisi eksisting saat ini, sesuai pendataan yang dilakukan oleh Bappelitbang pada tahun 2015 ada 22.359 PKL yang terdata. Tahun ini akan ada update data untuk melakukan pendataan PKL. Data adalah sumber utama, validasi data adalah keniscayaan," jelas Ema dalam keterangan persnya.

Tahap kedua adalah fase penataan yang dilakukan mengatur regulasi tiap zonasi, yakni zona merah, kuning dan hijau berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

"Zona merah itu wilayah dilarang berdagang seperti sekitar jalan provinsi, jalan nasional, rumah ibadah, rumah sakit dan kompleks militer. Merah tidak ada toleransi sedikitpun, ranahnya penertiban dan penegakan hukum," katanya.

Halaman:

Editor: Gin Gin Tigin Ginulur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Yuk, Ikuti Lomba Inovasi SCBD Berhadiah Rp10 Juta

Rabu, 24 Agustus 2022 | 10:37 WIB

Omzet Pasar Kreatif Bandung Tembus Rp6,5 Miliar

Selasa, 9 Agustus 2022 | 18:04 WIB
X