Bahasa Indonesia Resmi Diusulkan Menjadi Bahasa Konferensi Umum UNESCO
BERITABAIK.ID - Baru-baru ini pemerintah Indonesia mengajukan proposal kepada The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di salah satu sidang umum yang dilaksanakan di Paris, Prancis pada 8 November 2023. Proposal tersebut diajukan untuk memperoleh pengakuan resmi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Konferensi Umum di UNESCO.
Ini sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Konferensi Umum UNESCO poin 52 (2), negara anggota berhak untuk meminta pengakuan satu bahasa sebagai bahasa resmi Konferensi Umum.
Pemerintah Indonesia menjelaskan maksud tersebut dalam 10 poin pada dokumen berkode 42 C/28 yang berada di perpustakaan digital UNESCO. Terlihat dokumen tersebut bertanggal 6 November 2023.
Dijelaskan bahwa Bahasa Indonesia telah lama menjadi bahasa pemersatu, bahkan sejak masa pra-kemerdekaan. Keunggulan Bahasa Indonesia ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menjadi bahasa persatuan di tengah keberagaman berbahasa.
Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, penutur Bahasa Indonesia berjumlah lebih 275 juta atau sekitar 3,28% populasi global. Penjangkauan Bahasa Indonesia secara global dapat dicontohkan dengan masuknya Bahasa Indonesia dalam program pendidikan di 52 negara.
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang kuat dengan menjadi anggota aktif UNESCO sejak 1950. Selama ini, Negara Indonesia telah memanfaatkan wawasan dan kontribusi UNESCO di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta informasi dan komunikasi dalam menyelaraskan pengambilan kebijakan.
Pertemuan G20 dan ASEAN 2023 menjadi bukti partisipasi aktif Indonesia di kancah internasional. Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global, mendorong kolaborasi, pemeliharaan perdamaian, pembangunan ekonomi, hingga pertukaran budaya.
Nantinya, pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO tidak hanya akan menjamin penyebaran informasi yang adil dan apresiasi yang lebih dalam terhadap bahasa dan sastra, namun juga memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan UNESCO.
Selain itu pemerintah Indonesia juga berharap pengusulan ini dapat meningkatkan keunggulan Indonesia di dunia internasional, sehingga mendorong kerja sama yang lebih besar, dan memberikan manfaat bagi negara dan misi UNESCO di seluruh dunia.
Terkait pengajuan ini, dokumen tersebut menjelaskan bahwa tidak akan ada implikasi finansial apapun bagi UNESCO. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk menanggung seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penerjemahan di Konferensi Umum dan dokumen penting lainnya.
Dikutip dari Diplomasi Republika, dokumen berupa draf resolusi tersebut sudah dibahas dan disetujui oleh komisi legal. Selanjutnya, hasil dari komisi ini akan dibawa ke sidang pleno. Keputusan sidang pleno tersebut akan dilaksanakan antara 20-22 November 2023.
Editor : Nadiana Tsamratul Fuadah
Berita Terkini
