Jalan Terjal Bonus Demografi
BERITABAIK.ID - Indonesia digadang-gadang bakal mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045. Bonus demografi yakni kondisi potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia kerja lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja.
Meski demikian, dominannya proporsi usia kerja tak menjamin Indonesia dapat segala keuntungan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mematangkan strategi untuk menyusun program rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025-2045.
Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan mengatakan, saat ini tengah melakukan perumusan dokumen RPJPD dengan menggaet berbagai stakeholder untuk mendapatkan masukan terutama terkait bonus demografi.
Menurutnya, Jawa Barat akan mendapatkan bonus demografi pada 2030 mengingat jumlah penduduk usia produktif akan mengalami lonjakan atau berkisar 60%. Di sisi lain, Pemerintah Pusat menargetkan pendapatan per kapita penduduk pada 2045 mencapai 22 USD.
“Jabar mendapatkan target lebih kecil di 15 USD per kapita per tahun,” kata Iendra di Bandung, Selasa (7/11/2023).
Tidak mudah meraih bonus demografi, mengingat Jawa Barat masih berjuang dengan sejumlah persoalan mendasar. Pertama kemiskinan dan gini rasio yang masih tinggi, kemudian laju pertumbuhan ekonomi tinggi namun belum berkualitas.
“Kita pertumbuhan ekonomi di angka 5%, tapi masih belum bisa disebut berkualitas karena angka pengangguran masih nomer 1 di Indonesia,” ujar Iendra.
Iendra memaparkan, ada delapan tantangan Jawa Barat dalam meraih bonus demografi dalam 20 tahun ke depan. Pertama, urusan indikator makro yang butuh perbaikan dimana angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi.
Kedua, dalam rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) 2022-2042 ada pertambahan luas wilayah dengan masuknya kawasan laut.
“Dulu RTRW hanya ada daratan, tapi dengan UU Cipta Kerja sekarang ada penambahan 12 mil laut atau sekitar 5,3 juta hektar. Tapi kewenangan kita menggali potensi laut, misalkan menemukan sumur gas, itu masih di Pusat,” tuturnya.
Ketiga soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan menurut Iendra akan mengubah arah ekonomi Jawa Barat ke depan. Jakarta hanya akan menjadi Daerah Khusus.
“Kegiatan ekonomi apa yang bisa kita dapat? Tapi dengan adanya kereta cepat berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung, nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun artinya peluang ekonoi akan keluar dari Jakarta,” tuturnya.
Lalu keempat, soal daya dukung tampung dan ketahanan pangan dimana Jawa Barat akan menghadapi isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan mekanisme transisi energi.
Kelima, jumlah penduduk akan makin bertambah dimana pada 2045 diperkirakan jumlah penduduk Jawa Barat akan mencapai 56,8 juta jiwa. Keenam, menurut Iendra muncul tantangan di sektor digitalisasi dan hi-tech lewat implementasi dan dampaknya.
“Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan. Saat ini kabupaten kota itu sektor PAD-nya cuma 30% sisanya mengandalkan dana bagi hasil dan transfer dari pusat,” katanya.
Tantangan ketujuh, menurutnya adalah urusan sosial dan budaya dimana tradisi dan modernisasi akan berbenturan, urbanisasi dan preservasi kawasan rural. Terakhir, tantangan ada pada penataan daerah otonomi lewat pembentukan kabupaten kota baru.
“Kami menargetkan 9 DOB dan 37 kabupaten kota masuk masterplan Jawa Barat, tapi sekarang masih moratorium,” paparnya.
Iendra memaparkan RPJPD 2025-2045 penting untuk menjadi pegangan arah pembangunan pemimpin Jawa Barat ke depan. Menurutnya Bappeda Jabar mengedepankan inovasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah terutama dalam menggaet potensi bonus demografi. “RPJPD ini untuk masyarakat Jawa Barat bukan untuk Bappeda,” jelas Iendra.
Editor : Dendi Ramdhani
Berita Terkini
Berita Populer
- BERITA 26-04-2024