Harga BBM Naik, Ridwan Kamil: Pastikan Subsidi Tepat Sasaran
BERITABAIK.ID - Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta pihak Pertamina mengawasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.
Menurut Ridwan Kamil, segi aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi harus diperjelas. Bila hal tersebut bisa diselesaikan, permasalahan BBM bersubsidi bisa diatasi dan tepat sasaran.
Ridwan Kamil menyampaikan permintaan itu seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (5/9/2022).
Sebelum harga BBM naik, permasalahan yang sering mengemuka adalah aturan atau regulasi tentang BBM bersubsidi.
Baca Juga: Hati-hati, Jangan Meniup Makanan dan Minuman dalam Kondisi Panas
Sebab, tak semua pembeli berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dan prosesnya pun harus terukur.
"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya begitu saja soal beli membeli, tak ada screening . Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan persnya.
"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukan," imbuhnya.
Sikapi dengan bijak
Ridwan Kamil juga mengatakan, langkah pemerintah pusat menaikkan harga BBM harus disikapi dengan bijak. Saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp500 triliun.
Baca Juga: 'Cihapit Records', Surganya Para Pemburu Kaset Pita
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun hanya untuk membiayai subsidi BBM," sebutnya.
Pemprov Jabar pun tidak tinggal diam dalam menyikapi kenaikan BBM ini. Ridwan Kamil akan mengawal distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran.
"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," tegasnya.
Pengalaman Pemprov Jabar dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi Covid-19, akan menjadi tolok ukur pemberian tidak salah sasaran.
Baca Juga: Ngobrol dengan Raihan Aulia, Pemuda yang Cinta Transportasi Publik
Oleh karena itu, dia mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya adanya pemeriksaan yang bertahap.
"Kita memiliki pengalaman selama Covid-19 melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos atau BLT (tepat sasaran)," pungkasnya.***
Editor : Gin Gin Tigin Ginulur
Berita Terkini
Berita Populer
- BERITA 26-04-2024