Ini Strategi Pemkot Bandung Pulihkan Ekonomi Kawasan Alun-alun
BERITABAIK.ID - Kawasan Alun-alun menjadi salah satu pusat pariwisata yang mampu meningkatkan ekonomi di Kota Bandung.
Tak hanya di Jalan Dalem Kaum, kawasan Alun-alun meliputi Jalan Kepatihan, kawasan Banceuy, Cikapundung Barat, dan Kawasan Viaduct.
Di masa pandemi covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya memulihkan ekonomi.
Salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kesejahteraan bagi para pelaku usaha.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung, Eric M Attauriq menyampaikan, sebelum Covid-19, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 berada pada 7,08 persen. Tahun 2019, memasuki pandemi Covid-19 berada pada 6,79 persen.
Baca Juga: Hadiri Kick Off BIAN 2022, Ridwan Kamil Tekankan Pentingnya Imunisasi
Sedangkan tahun 2020, masa pandemi Covid-19 yaitu -2.28 persen dan tahun 2021, mulai memasuki masa pemulihan ekonomi 3,76 persen.
"Maka bisa dilihat pandemi sangat berdampak pada ekonomi. Tentunya terasa sekali di kawasan Alun-alun dan sekitarnya yang kegiatan ekonominya sangat mengandalkan interaksi langsung," kata Eric dalam siaran persnya.
Dia mencontohkan kegiatan ekonomi yang mengandalkan interaksi langsung di antaranya tempat wisata sejarah, tempat perbelanjaan, dan ruang-ruang publik.
Eric menerangkan, kawasan Alun-alun memiliki potensi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
Oleh karenanya, pada tahun 2018 hadir Peraturan Walikota No 811 Tahun 2018 tentang Panduan Rancang Kota PPK Alun-alun.
Baca Juga: Keren! Program 'Buruan Sae' Jadi Sorotan Mata Internasional
Di dalam aturan itu disebutkan Alun-alun sebagai Kawasan Strategis Kota berdasarkan kepentingan ekonomi dan pola konsep penataan lingkungan alun-alun.
"Adapun yang telah Pemerintah Kota Bandung lakukan adalah menetapkan 4 lokus prioritas penataan yaitu Kawasan Dalem Kaum dan Kepatihan, kawasan Banceuy, Cikapundung Barat – Jalan Soekarno dan kawasan Viaduct," ujar Eric yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung, Atet Dedi Handiman menyampaikan, sesuai data statistik terdapat 140 ribuan UMKM.
Sementara data pada Dinas KUMKM yakni 8.662 UMKM. Terdata mulai NIK, nama jenis usaha, aset, omzet kemudian akses lembaga keuangan.
"Justru dengan adanya pandemi jumlah UMKM bertambah. Mungkin karena pandemi, ada yang di PHK, kehilangan pekerjaan, sehingga mereka jadi pelaku usaha," kata Atet.
Baca Juga: Sekda Jabar Dorong Optimalisasi Peran Kecamatan di Era Disrupsi
"Adanya covid itu dikenal dengan koneksi dengan ekosistem digital, sehingga jual beli online dimanfaatkan oleh para UMKM rumahan," bebernya.
Dia menambahkan, strategi adalah pendampingan di tahun 2020 itu oleh 6 pendamping.
"Seorang pendampingnya 25-30 pelaku usaha. Tahun 2021, 15 pendamping sekitar 450 UMKM. Pada tahun 2020, 22 pendamping sampai 600 usaha," bebernya.
Adapun yang dilakukan dalam pendampingan di antaranya manajemen usaha mikro, laporan keuangan sederhana, pembukuan juga branding usaha.
"Selain itu ada perbaikan kualitas kapasitas produksi diberikan oleh pendampingan. Kemudian juga upaya pendampingan hukum agar saat melakukan usaha tidak melanggar sudah ditentukan. Salah satunya legalitas usaha seperti izin," katanya.
Sementara itu, salah satu pelaku usaha, Susi menceritakan dirinya masuk ke dunia usaha dikarenakan kebutuhan yang harus terpenuhi.
Ia sebagai pemiliki Keripik Pisang Bu Susi mengatakan, awalnya hanya memproduksi hanya 1 varian rasa. Namun dengan berkembangnya usaha kini ada sejumlah varian.
"Alhamdulilah saat ini ada sejumlah varian rasa. Untuk pemasarannya saya sudah dibina Dinas KUMKM maka mewajibkan legalitas. Produk kini ada lebel halalnya, PIRT, HAKI, beres uji mutu. Semua gratis dan difasilitasi oleh BDC (Bussines Development Center)," katanya. ***
Editor : Gin Gin Tigin Ginulur
Berita Terkini
Berita Populer